| Judul | Model reformasi birokrasi lokal untuk memperkuat otonomi daerah pasca pemilu 2014 : laporan akhir penelitian unggulan perguruan tinggi tahun anggaran 2015 / Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun / DR. Bintoro Wardiyanto, Drs. MS., DR. Dwi Widyastuti Budi Hendrarti, MA |
| Pengarang | Bintoro Wardiyanto Dwi Widyastuti Budi Hendrarti |
| Penerbitan | Surabaya : Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 147hlm. :ilus. ;29 cm. |
| Subjek | BIROKRASI |
| Abstrak | Meskipun Implementasi otonomi daerah telah berjalan selama 14 tahun dan banyak memberi manfaat dan nilai tambah (value added), namun penyelenggaraan otonomi daerah masih dibayangi oleh beragam persoalan, seperti meluasnya konflik horisontal, munculnya putra daerah, lahirnya beragam unit-unit kelembagaan daerah serta munculnya kapasitas kepemimpinan lokal yang kurang cerdas. Sejalan dengan hal tersebut, maka kajian terhadap model reformasi birokrasi lokal untuk memperkuat Otonomi Daerah pasca pemilu 2014 menjadi penting dan menantang terutama untuk memperbaiki tata kelola institusi dan kapasitas kepemim¬pinan lokal. Melalui kajian ini, diharapkan akan menghasilkan tiga hal, yakni: 1) Sebagai alternatif model kebijakan institusional terutama untuk pembenahan dan per- baikan struktur dan tupoksi unit-unit organisasi dalam birokrasi lokal; 2) Sebagai suatu jawaban atas ketanggapan dan tanggungjawab ilmiah peneliti untuk ikut mem-benahi kelangsungan otonomi daerah di Jawa Timur sejalan dengan RIP Universitas Airlangga; jMelalui penelitian ini, diharapkan mampu membuat suatu prototipe model kebijakan pembenahan struktur institusi birokrasi lokal dan sistam kepemimpinan lokal yang mampu mendorong pencapaian tujuan otonomi daerah secara lebih efektif pasca pemilu 2014. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan secara mendalam, dapat digambarkan hasil temuannya, antara lain: 1). Ada keyakinan dari para informan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian kelembagaan di masing-masing daerah. Meskipun demikian, perubahan, pembaharuan dan penyesuaian kelembagaan lebih adaptif dan responsif dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Kediri dibandingkan dengan Kabupaten Nganjuk; 2). Ada keyakinan dari para informan bahwa reformasi kelembagaan yang dilakukan mampu memberi dampak bagi efisiensi dan efektivitas organisasi mau-pun kineija aparat dan perbaikan layanan publik; 3). Pandangan paxa aparat meyakini dan mempercayai bahwa tipe kepemimpinan di dua lokasi penelitian adalah demokratik, karena kedua pemimpin berusaha membangun relasi dengan bawahan dan masyarakat secara egaliter dan lebih terbuka dalam suasana yang bersifat non formal maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi; 4). Tipe kepemimpinan demokratis di dua lokasi penelitian telah mampu mendorong dan memberi penyemangat terciptanya perubahan terencana dan sistemik. Di samping itu, kepemimpinan demokratis juga mampu mendorong serta memotivasi teijadinya perubahan dan perbaikan pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan perijinan; 5). Tipe kepemimpinan demokratis di dua lokasi penelitian telah mampu mendorong dan memberi penyemangat terciptanya daya kreasi serta daya cipta inovatif terutama untuk mendukung perbaikan dan percepatan layanan public di segala bidang. |
| Catatan | Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun.Tahun ke 1 th 2015 Bibliografi Hlm 146-147 |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000221844 | CB[G]-D13/2015-15 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
| 00000241484 | CB[G]-D13/2016-165 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000012574 | ||
| 005 | 20170526122950 | ||
| 008 | 170526################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-041600000000001 |
| 040 | # | # | $a JIPDSUR |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 082 | # | # | $a 352.280 72 |
| 084 | # | # | $a CB[G]-D13/2016-165 |
| 090 | # | # | $a CB[G]-D13/2015-15 |
| 100 | # | # | $a Bintoro Wardiyanto |
| 245 | 1 | # | $a Model reformasi birokrasi lokal untuk memperkuat otonomi daerah pasca pemilu 2014 : $b laporan akhir penelitian unggulan perguruan tinggi tahun anggaran 2015 / Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun /$c DR. Bintoro Wardiyanto, Drs. MS., DR. Dwi Widyastuti Budi Hendrarti, MA |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a 147hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
| 500 | # | # | $a Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun.Tahun ke 1 th 2015 |
| 504 | # | # | $a Bibliografi Hlm 146-147 |
| 520 | # | # | $a Meskipun Implementasi otonomi daerah telah berjalan selama 14 tahun dan banyak memberi manfaat dan nilai tambah (value added), namun penyelenggaraan otonomi daerah masih dibayangi oleh beragam persoalan, seperti meluasnya konflik horisontal, munculnya putra daerah, lahirnya beragam unit-unit kelembagaan daerah serta munculnya kapasitas kepemimpinan lokal yang kurang cerdas. Sejalan dengan hal tersebut, maka kajian terhadap model reformasi birokrasi lokal untuk memperkuat Otonomi Daerah pasca pemilu 2014 menjadi penting dan menantang terutama untuk memperbaiki tata kelola institusi dan kapasitas kepemim¬pinan lokal. Melalui kajian ini, diharapkan akan menghasilkan tiga hal, yakni: 1) Sebagai alternatif model kebijakan institusional terutama untuk pembenahan dan per- baikan struktur dan tupoksi unit-unit organisasi dalam birokrasi lokal; 2) Sebagai suatu jawaban atas ketanggapan dan tanggungjawab ilmiah peneliti untuk ikut mem-benahi kelangsungan otonomi daerah di Jawa Timur sejalan dengan RIP Universitas Airlangga; jMelalui penelitian ini, diharapkan mampu membuat suatu prototipe model kebijakan pembenahan struktur institusi birokrasi lokal dan sistam kepemimpinan lokal yang mampu mendorong pencapaian tujuan otonomi daerah secara lebih efektif pasca pemilu 2014. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan secara mendalam, dapat digambarkan hasil temuannya, antara lain: 1). Ada keyakinan dari para informan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian kelembagaan di masing-masing daerah. Meskipun demikian, perubahan, pembaharuan dan penyesuaian kelembagaan lebih adaptif dan responsif dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Kediri dibandingkan dengan Kabupaten Nganjuk; 2). Ada keyakinan dari para informan bahwa reformasi kelembagaan yang dilakukan mampu memberi dampak bagi efisiensi dan efektivitas organisasi mau-pun kineija aparat dan perbaikan layanan publik; 3). Pandangan paxa aparat meyakini dan mempercayai bahwa tipe kepemimpinan di dua lokasi penelitian adalah demokratik, karena kedua pemimpin berusaha membangun relasi dengan bawahan dan masyarakat secara egaliter dan lebih terbuka dalam suasana yang bersifat non formal maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi; 4). Tipe kepemimpinan demokratis di dua lokasi penelitian telah mampu mendorong dan memberi penyemangat terciptanya perubahan terencana dan sistemik. Di samping itu, kepemimpinan demokratis juga mampu mendorong serta memotivasi teijadinya perubahan dan perbaikan pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan perijinan; 5). Tipe kepemimpinan demokratis di dua lokasi penelitian telah mampu mendorong dan memberi penyemangat terciptanya daya kreasi serta daya cipta inovatif terutama untuk mendukung perbaikan dan percepatan layanan public di segala bidang. |
| 521 | # | # | $a Masyarakat Umum |
| 650 | # | # | $a BIROKRASI |
| 710 | # | # | $a Dwi Widyastuti Budi Hendrarti |
| 850 | # | # | $a JIPDSUR |
| 852 | # | # | $a JIPDSUR |
| 990 | # | # | $a 23026-2016 |
| 990 | # | # | $a DPK5390 |
| 999 | # | # | $a CB[G]-D13/2016-165 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :